Wireless brain stimulation

RMOL.
Politik adu domba atau pecah belah ternyata menjadi tread mark Presiden
Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan saat ini. Politik adu domba
tidak saja dilakukan Joko Widodo terhadap institusi negara, tapi juga
dilakukan terhadap institusi partai politik yang merupakan salah satu
pilar demokrasi.

"Tindakan-tindakan premanisme dipertontonkan dan
dilegalkan," ujar Jurubicara ProDem Iwan Sumule dalam keterangannya
kepada redaksi, Selasa (31/3).

Ironinya, tindakan-tindakan
premanisme dan pemaksaan kehendak turut dilakukan dan dipertontonkan
oleh aparatur negara maupun elit politik yang seharusnya memberikan
pendidikan politik kepada rakyat, tentang nilai-nilai keberadaban dan
kearifan sebagai bangsa yang beradab dan bermoral.

"Nilai-nilai
sebagai bangsa yang beradab dan bermoral, benar-benar telah disirnakan
dan dimusnahkan di era kepemimpinan Joko Widodo ini. Apakah ini sebagai
hasil perwujudan 'Revolusi Mental' yang didengung-dengungkan oleh Joko
Widodo?" sebut Iwan Sumule bertanya.

Kebodohan-kebodohan dalam
menjalankan pemerintahan, sambung dia, satu persatu tampak dan tak lagi
dapat disembunyikan. Naik turunnya harga BBM menunjukan Joko Widodo tak
memiliki konsep dan perencanaan dalam menjalankan pemerintahan.

Menyerahkan
harga BBM sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tentu tak bisa
menghindarkan harga BBM yang akan naik turun sesuai harga pasar.
Aturan-aturan dalam bernegara dan Undang Undang satu persatu dilanggar.
Nawacita dan Trisakti pun sirnah. Hanya menjadi slogan belaka.

"Tak
ada pilihan lain, jika keberlangsungan kepemimpinan Joko Widodo terus
dibiarkan, bangsa dan negara ini hanya akan tinggal prasasti. Lengserkan
Joko Widodo!" tukas Iwan Sumule. [rus]